ABSTRACT
The research aimed at gaining a description of “ Financial Management In Some State and Private Secondary School In Cirebon” (The Study of Cost Level With The Quality Of Graduate).To understand the financial system as stated above we use descriptive research approach, which is considered relevant with the assumption that the school situation is pluralistic, formed by heterogeneous behavior.. For this purpose we take twelve schools as a sample The result of the research shows us that : (1) In arranging the budget, the had master of secondary school tends to unification because; (2) In the state secondary school budget replacement still occurs. The replacement is cause by the condition where the fund is not enough to finance is important activity, and than the fund which has not been used is taken. ; (3) Sufficient fund have positive impact on all school activities and the quality of graduates ; (4) Control is conducted only on the level of administrative condition which is suitable evaluation does not touch of effort efficiently.
Pendahuluan
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara “. (UUSPN no 20 tahun 2003 pasal 1, ayat 1). Pada sumber yang lain dikemukakan pendidikan di pandang sebagai salah satu faktor utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi, melalui peningkatan produktivitas kerja tenaga terdidik (Harbinson dan Myers, 1964) hal ini sejalan dengan fungsi pendidikan yang tertuang dalam UUSPN, yang menyatakan bahwa fungsi pendidikan adalah mengembangkan kemampuan, meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia sebagai upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
Untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien sekolah ditunjang oleh dua faktor yaitu faktor internal yang berkaitan dengan pengelolaan sekolah dan faktor eksternal yaitu faktor masyarakat yang merupakan konsumen yang turut menentukan keberhasilan suatu pendidikan.
Efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan pendidikan juga ditentukan oleh manajemen pemanfaatan dana. Upaya peningkatan mutu dalam pengelolaan sekolah di perlukan dukungan biaya yang memadai. Tersedianya biaya tetapi tidak di kelola secara efektif dan efisien tidak menjamin meningkatkan mutu yang di harapkan. Nanang Fattah (2000:90) mengemukakan upaya peningkatan mutu perluasan pendidikan membutuhkan sekurang-kurangnya tiga faktor utama yaitu: (1) Kecukupan sumber-sumber pendidikan dalam arti kualitas tenaga kependidikan, biaya dan sarana belajar (2) Mutu proses belajar mengajar yang dapat mendorong siswa belajar efektif dan (3) Mutu keluaran dalam bentuk pengetahuan sikap, keterampilan dan nilai-nilai. Kecukupan sumber, mutu PBM dan mutu keluaran akan dapat terpenuhi jika dukungan biaya yang di butuhkan tersedia dan biaya tersebut di kelola secara profesional.
UUD 1945 Bab VIII pasal 33 dan UUSPN no 20 tahun 2003, mengisyaratkan bahwa biaya pendidikan di bebankan kepada pemerintah, masyarakat dan orangtua. Hal ini mengandung konsekwensi untuk mewujudkan tujuan pendidikan dan mengimplementasikan fungsi pendidikan yaitu mengembangkan kemampuan, meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia perlu biaya yang cukup. Untuk itu pemerintah masyarakat dan orangtua secara bersama-sama turut bertanggung jawab membiayai pendidikan, karena kualitas yang di harapkan tidak mungkin bisa di wujudkan tanpa adanya dukungan dana yang cukup.
Ingemar dan Saha (1983:3) mengutip pendapat Schullz (1980) Pendidikan memberi kontribusi yang sangat besar bagi pembangunan sosial ekonomi masyarakat secara keseluruhan, dan pendidikan memberi kontribusi terhadap pencapaian kesejahteraan penduduk. Oleh karena itu lembaga pendidikan merupakan lembaga yang dapat mengubah masyarakat baik secara pribadi maupun secara sosial, maka penentuan biaya dan anggaran penyelenggaraan suatu sekolah baik negeri maupun swasta haruslah di dasarkan pada kebutuhan riil sekolah. Dana yang sudah ada agar bisa mencapai sasaran memerlukan manajemen yang profesional, Kepala Sekolah sebagai pimpinan juga bertindak sebagai manager keuangan oleh karena itu ia harus punya kemampuan bagaimana mengelola keuangan sekolah yang baik.
Visi pendidikan Kota Cirebon yaitu : “Warga masyarakat gemar belajar, ber IMTAQ, berbudaya berketrampilan, kreatif dan produktif, berbudi luhur, sehat jasmani dan rohani dalam rangka mewujudkan Kota Cirebon sebagai Kota Pendidikan dan Kota Wali sepanjang masa”.
Untuk mewujudkan visi yang di jabarkan kepada misi pemerintah daerah harus bekerjasama dengan lembaga terkait, yaitu Dinas Pendidikan Nasional Kota Cirebon dan Sekolah, juga masyarakat, bagaimana kerja sama bisa di bangun untuk menjabarkan visi kedalam misi untuk mewujudkan visi di masa mendatang. Visi harus memberikan arah pada kegiatan sekolah. Kegiatan sekolah bisa di wujudkan apabila di tunjang oleh biaya yang cukup, untuk itu apa usaha pemerintah daerah agar anggaran pendidikan yang di perlukan bisa dipenuhi, dilain pihak bagaimana Kepala Sekolah menyusun strategi anggaran sekolah agar kegiatan sekolah bisa di wujudkan.
Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang diuraikan terdahulu, maka masalah penelitian di tetapkan sebagai berikut:
(1) Bagaimana strategi perencanaan keuangan dalam penyusunan RAPBS dan strategi pencarian dana untuk memenuhi kebutuhan sumber keuangan di SMP Negeri dan Swasta di Kota Cirebon.
(2) Bagaimana mekanisme penggunaan biaya pendidikan di SLTP Negeri dan Swasta di Kota Cirebon.
(3) Bagaimana dampak pembiayaan sekolah terhadap mutu lulusan SMP di Kota Cirebon.
(4) Bagaimana pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan keuangan SMP Negeri dan Swasta di Kota Cirebon.
Dari keseluruhan masalah yang di identifikasi di atas, maka pokok permasalahannya dapat di fokuskan pada masalah penelitian yaitu “Manajemen Keuangan Sekolah Pada SMP Negeri dan Swasta Di Kota Cirebon” (Studi Keterkaitan Level Biaya dengan Mutu Lulusan).
Untuk menentukan arah yang jelas penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi dari responden secara obyektif, bagaimana manajemen keuangan sekolah pada SMP Negeri dan SMP Swasta yang berada di Kota Cirebon, serta mengetahui bagai mana keterkaitan antara level biaya dengan mutu lulusan.
Metode Peneletian
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, meskipun uraiannya mengandung deskripsi, tetapi sebagai peneletian rasionalnya fokusnya terletak pada pembahasan keterkaitan antara level biaya dengan mutu lulusan. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan angket, wawancara, observasi lapangan dan studi dokumentasi yang dilakukan pada SMP di Kota Cirebon.Penentuan sampel dilakukan melaui purposive sampel, karena sampel ini dianggap dapat mewakili populasi yang diteliti., berdasarkan informasi dari K3 S diperoleh informasi peringkat SMP Negeri dan swasta, maka ditentukan 6 SMP yang mewakili SMP Negeri dan 6 SMP swasta. Sumber data terdiri dari Kepala Sekolah, bendahara sekolah, orang tua murid, dan pengurus komite sekolah.
Uji validitas peneletian dilakukan melalui ; 1) Kredibilitas, untuk mengecek kebenaran data, 2) Transferbilitas, untuk mengetahui sejauh mana peneletian dapat diaplikasikan, 3) Dependibilitas, untuk mengetahui apakah proses yang dilakukan bersifat profesional, 4) Konfirmabilitasuntuk menggambarkan kecocokan konsep peneliti dengan konsep sumber data.
Hasil Penelitian.
Setiap SMP Negeri menunjukkan bahwa masing-masing sekolah mempunyai kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang. Namun hal ini belum di manfaatkan secara maksimal oleh Kepala Sekolah dalam penyusunan RAPBS walaupun sekarang sudah diterapkan Manajemen Berbasis Sekolah, dengan adanya dana BOS yang diturunkan oleh pemerintah melalui Bantuan Operasional Sekolah menyebabkan sekolah menyusun RAPBS. BOS seolah olah mengharuskan RAPBS disusun secara seragam berdasarkan juklak yang sudah ada. Pada umumnya Kepala Sekolah terfokus pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ada. Sehingga RAPBS di Sekolah Negeri cenderung seragam. Sedang di Sekolah Swasta yang berperan aktif adalah Yayasan, Kepala Sekolah sebagai pelaksana saja. Dalam menyusun anggaran hanya sebagian kecil saja yang terlibat yaitu Kepala sekolah, wakil-wakil kepala sekolah, bendahara dan kepala tata usaha, Sekolah Swasta seluruh kegiatan sekolah ditanggung oleh yayasan.
Relisasi Anggaran.Pada SLTP Negeri sebagian besar anggaran dari pemerintah, biaya pendidikan yang berasal dari pemerintah untuk tiap sekolah besarnya sudah standar. Sekolah Negeri yang didukung oleh dana Komite Sekolah yang cukup besar lebih leluasa dalam melakukan kegiatan sekolah baik intra kurikulum maupun ekstra kurikulum. Sekolah yang didukung oleh dana ang berasal dari orang tua yang cukup besar cenderung mempunyai lingkungan, sarana dan prasarana yang lebih baik di banding dengan sekolah yang dananya kurang..
Dana pendidikan yang cukup, baik pada Sekolah Negeri maupun pada Sekolah Swasta cenderung memberikan layanan KBM yang lebih baik, karena sarana dan prasarana yang tersedia di Sekolah memungkinkan terselenggaranya KBM secara profesional, baik untuk kerja guru, jam mengajar, juga fasilitas yang tersedia. Biaya yang cukup memberikan dampak positif baik terhadap peningkatan personil, peningkatan kesejahteraan personil, sarana dan prasarana, sehingga dapat meningkatkan pelayanan mengajar di Sekolah. Kegiatan belajar merupakan suatu proses yang harus di lakukakan dengan melibatkan berbagai indikator. Indikator yang menunjang kegiatan belajar mengajar tentu saja perlu di dukung oleh dana yang cukup, karena pelaksanaan KBM di Sekolah secara langsung berdampak kepada mutu lulusan setiap sekolah.
Keterkaitan level biaya dengan mutu lulusan (indikator yang dipergunakan selama ini masih sebatas Nilai Evaluasi Murni). Sekolah Negeri dan Swasta yang mampu menghasilkan rata-rata NEM yang tinggi adalah sekolah yang di dukung oleh dana dari SPPkarena dana yang berasal dari pemerintah untuk setiap sekolah negeri jumlahnya sudah standar. Jadi dengan kata lain besarnya dana dari SPP turut mempengaruhi kualitas lulusan suatu sekolah.
Partisipasi dari orang tua untuk membiayai pendidikan meningkat apabila sekolah mampu memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Kerelaan membiayai biaya pendidikan timbul seiring dengan adanya rasa kepuasan yang di peroleh orang tua untuk turut menikmati kualitas yang di peroleh putra-putrinya.
Pengawasan manajemen keuangan sekolah di lakukan berdasarkan aliran keluar masuk uang yang dilakukan oleh bendaharawan. Hal ini dilakukan mulai proses keputusan pengeluaran anggaran, pembelanjaan, perhitungan dan penyimpanan barang oleh petugas yang di tunjuk. Secara administratif pembukuan pemasukan dan pengeluaran setiap bulan/triwulan di tandatangani oleh bendaharawan dan Kepala Sekolah sebagai berita acara penggunaan. Kelemahan pengawasan internal yang dilakukan di SMP Negeri. Kepala Sekolah berperan sabagai pengelola, sebagai penanggung jawab dan sebagai pengawas..
Pengawasan pada umumnya sudah di laksanakan pada setiap sekolah.
Pembahasan.
Pembahasan yang berhubungan dengan strategi perencanaan biaya menyajikan penjelasan langkah perencanaan biaya. Pada penyusunan RAPBS hanya sebagian kecil yang terlibat yaitu Kepala Sekolah, wakil-wakil kepala sekolah, kepala tata usaha dan bendahara, padahal seharusnya seluruh guru diajak serta untuk menyusun anggaran agar Kepala Sekolah mengetahui gambaran yang nyata tentang kebutuhan yang riil dalam melaksanakan kegiatan sekolah karena guru-guru tahu betul kebutuhan untuk anggaran KBM. Disamping itu penyusunan RAPBS masih terpaku kepada JUKLAK dan JUKNIS, oleh karena itu penyusunan RAPBS cenderung seragam padahal dilapangan situasi dan kondisi sekolah perlu diperhitungkan dan Kepala Sekolah yang tahu persis kondisi orang tua. Sebaiknya dalam era Manajemen Berbasis Sekolah Kepala sekolah beserta guru dan staf lainnya mempunyai keleluasaan untuk menganalisis kebutuhan sekolah melalui analisis SWOT, sehingga perencanaan akan lebih realistis untuk dituangkan dalam bentuk anggaran.
Pembahasan mengenai mekanisme penggunaan dana atau realisasi angaran, dalam merealisasikan anggaran pada SMP negeri yang banyak dibantu oleh Komite Sekolah, Komite Sekolah yang memahami kebutuhan sekolah mampu membantu meralisasikan anggaran untuk KBM lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah yang Komite Sekolahnya t belum mampu sepenuhnya membantu kebutuhan sekolah secara keseluruhan. Begitu juga sekolah swasta yang memperoleh dana yang cukup tinggi dari orang tua siswa akan memberikan pelayanan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan sekolah swasta yang memperoleh dana sekadarnya saja. Penggunaan dana di sekolah masih ada yang bersifat tumpang tindih, masih terjadi pengalihan anggaran, hal ini memungkinkan satu komponen bisa dibiayayai oleh berbagai sumber anggaran, inilah yang menyebabkan sering terjadinya kebocoran.
Pembahasan keterkaitan antara level biaya dan mutu lulusan menunjukkan ada kecenderungan yang cukup tinggi antara biaya yang digunakan dengan mutu lulusan. Sekolah yang didukung oleh dana yang cukup dan dikelola dengan baik pada kenyataanya akan menghasilkan rata-rata NEM yang cukup tinggi. Apabila ada sekolah yang menggunakan biaya yang cukup tinggi tetapi belum menghasilkan lulusan yang diharapkan, pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor yang lain diantaranya faktor SDM yang kurang profesional, manajemen yang kurang baik atau kurangnya partisipasi di dalam pengelolaan sekolah. Keberadaan SMP Negeri dan Swasta tidak jauh berbeda, ternyata SMP Swasta yang didukung oleh dana yang besar dan dikelola secara profesional mempunyai kondisi yang sama dengan sekolah negeri yang baik, tetapi SMP Swasta yang dananya paspasan saja kondisinya sangat memperihatinkan
Kesimpulan:
Berdasarkan hasil temuan dapat di tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Kepala Sekolah dalam menyusun RAPBS, belum memiliki ruang yang cukup untuk memberdayakan keuangan dan kekuasaannya yang berhubungan dengan komponen-komponen terkait dengan manajemen keuangan sekolah seperti:
Belum punya strategi, karena dalam menyusun RAPBS, masih mengacu kepada juklak dan juknis RAPBS yang dibuat oleh Kepala Sekolah terlebih dahulu harus di ajukan ke Dinas Pendidikan Nasional Kota Cirebon untuk mendapat persetujuan. Walaupun Manajemen berbasis Sekolah sudah digulirkan RAPBS di sekolah swasta juga sama, yang menjadikan anggaran adalah Yayasan, sehingga RAPBS juga sifatnya top down.
Pada saat menyusun RAPBS guru-guru tidak di ikut sertakan, sehingga guru tidak pernah tahu dengan pasti berapa anggaran Sekolah terutama untuk KBM. Peran Komite Sekolah dalam anggaran belum maksimal, sebab Komite Sekolah , belum faham benar apa peran dan fungsi Komite Sekolah dalam medampingi manajemen sekolah.
2. Belum ada pola yang standar dalam mekanisme untuk merealisasikan anggaran. Seperti realisasi anggaran yang ada pada Sekolah masih cenderung terjadi pemindahan mata anggaran.
Masih terjadi penggunaan dana yang tumpang tindih, seperti dari setiap sumber biaya di alokasikan untuk komponen yang sama, misalnya pemeliharaan ringan sumbernya bisa dari DIK, DBO, OPF dan dari BP3.
Pada SLTP Negeri sumber terbesar berasal dari DIK dan BP3 dana yang berasal dari DBO dan OPF sulit di prediksi, sebab pencairannya sangat tergantung pada pendekatan pribadi kepada Ketua Proyek.
Anggaran pendidikan sebagian besar terserap oleh gaji dan kesejahteraan personil, sedangkan untuk dana KBM masih sangat kecil.
Mekanisme anggaran belum konsisten, hal ini di sebabkan oleh beberapa faktor antara lain: kebutuhan yang sangat esensial dan mendesak untuk KBM tetapinya dananya kurang, kenaikan harga barang dan jasa serta biaya yang muncul di luar dugaan.
3. Dana pendidikan yang cukup cenderung memberikan layanan yang lebih baik yang berdampak pada mutu lulusan. Mutu lulusan masih di kaitkan dengan NEM rata-rata yang cukup tinggi.
Dari temuan penelitian selama lima tahun berturut-turut NEM belum bergeser ke Sekolah lain, untuk Sekolah Negeri tetap rangking tertinggi dipegang oleh SMP Negeri I dan untuk Swasta dipegang oleh SMP Santa Maria. Yang menjadi indikator sekolah favorit adalah sekolah yang outputnya banyak di terima di SMU favorit, berdasarkan penilaian masyarakat.
4. Di SMP Negeri belum terlihat sistem pengawasan yang jelas walaupun dikatakan ada pengawasan internal dan eksternal, tetapi pengawasan inii dilakukan hanya bersifat prosedural saja. Pengawasan, pertanggung jawaban dan pengelolaan berada pada tangan Kepala Sekolah sehingga manajemen keuangan dirasakan kurang efektif. Ditinjau dari segi manajemen seharusnya terpisah antara penanggung jawab dan pengawasan baik secara internal maupun secara external. Pertanggung jawaban dari SMP Swasta pada umumnya hanya dari Kepala Sekolah kepada Yayasan.
Saran.
Penting menentukan strategi dalam penyusunan RAPBS, agar RAPBS berorientasi pada kebutuhan biaya pendidikan yang diperlukan. Strategi ini sangat perlu di pertimbangkan untuk mencari sumber dana dan menentukan peruntukannya komponen mana yang harus mendapat anggaran paling besar, sehingga biaya yang di keluarkan akan membawa dampak, yang dapat di rasakan oleh semua pihak.
Strategi ini penting dipikirkan oleh Kepala Sekolah sebab strategi merupakan awal dari pencapaian tujuan terutama dengan di berlakukannya manajemen berbasis sekolah yang bertumpu pada kemandirian otonomi pengelolaan sekolah. Dalam menyusun anggaran Kepala sekolah harus pandai menggunakan strategi untuk menggali dana dari berbagai sumber, sehingga dana untuk meningkatkan kegiatan belajar mengajar tidak hanya mengandalkan dana dari pemerintah atau orang tua saja tetapi mungkin bisa didirikan koperasi yang dikelola secara profesional, yang dapat dihitung berapa keuntungan yang bisa diperoleh melalui koperasi untuk membantu membiyayai KBM.
Komite Sekolah diharapkan berperan bagaimana memberdayakan seluruh anggota pengurus untuk turut memikirkan bagaimana mencari sumber dana, bagaimana memepergunakan dana secara efisien dan bagaimana mempertanggungjawabkan dana yang berasal dari orang tua, sehingga Komite sekolah mampu mempertangung jawabkan dana yang berasal dari orang tua secara kuantitatif dan kualitatif (acountable).
Pada saat MBS diberlakukan sebaiknya Kepala Sekolah lebih kreatif mencari terobosan dan menentukan strategi penggalian dana, setiap sekolah sudah memiliki koperasi tapi belum merupakan atau belum termasuk kepada sistem keuangan sekolah , bagaimana kalau setiap sekolah mampu mengelola koperasi secara profesional, sehingga merupakan salah satu sumber dana yang dapat dimanfaatkan sekolah.
Adapun gambaran sistem keuangan melalui unit koperasi yang ditawarkan adalah sbb:
Koperasi Sekolah Sebagai Salah Satu Mekanisme
Sumber Keuangan Sekolah
Anwar, Moch. Idochi (1990). Transformasi Biaya Pendidikan Dalam Layanan Pendidikan pada Perguruan Tinggi Bandung. Pasca Sarjana IKIP Bandung.
Attner, Plunkett (1986). Introduction To Management Second Edition Wardworth Inc W. Davis Drive, Belmont California.
Becker, Gary S. (1982). Human Capital and Empirical Analysis with Special reference to Education. London The University of Chicago Press.
Blocher, Edward. J. (2000). Cost Management a Strategic Emphasis. Salemba Empat Mc Graw-Hill Companies, Inc., Jakarta. Terjemahan oleh Ambarriani Susty, A.
Bogdan, R.C. & Biklen, S.K. (1982). Qualitative Research for Education An Introduction to Theory and Methods, Second Edition, Allyn and Bacon, Boston.
Cohn, Elchanan (1979). The Economics of Education, Ballinger Publishing Company, Cambridge, Massachusetts.
Donald, Ary and Razavieh, Jacobs L.C. (1985). Introduction To Research In Education, New York Holt Rinehart and Wiston.
Fattah, Nanang (1987). Ketidak Sesuaian Antara Anggaran yang Diusulkan dengan Anggaran yang Disetujui Dalam Program Peningkatan Mutu Pendidikan SMA di Jawa Barat. Bandung (Tesis tidak diterbitkan).
_____, (2000). Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan. Remaja Rosdakarya, Bandung.
Gaffar, Mohammad Fakry (1987). Perencanaan Pendidikan Teori dan Metodologi. Jakarta: Depdikbud.
_____, (1991). Konsep dan Filosofi Biaya Pendidikan, Jurnal Pendidikan No. 1 April 1991, Mimbar Pendidikan, IKA, IKIP, Bandung
Hallak, J. (1969). The Analysis of Educational Cost and Expanditure. Unesco, diterjemahkan oleh Drs. Harso, Bharata, Jakarta.
Nawawi, Hadari (1993). Administrasi Pendidikan, Jakarta.
PP No. 28 Tahun 1990, Tentang Pengintegrasian Kantor Wilayah dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Menjadi Satu.
Ridler, E. George, Schochley, J. Robert (1989) School Administrator’s Hand Book. Prentice Hall, Sugelword Cliffs, New Jersey.
Weston, Fred J. B, Copeland Thomas E. (1992). Essential of Managerial Finance. USA, Dryden Press.
World Bank Report (1989). Basic Education Study. Jakarta, World Bank of Finance.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar